makalah menejemen ( perencanaan dan pembagian ketenagaan keperawatan)

BAB I

PERENCANAAN DAN PEMBAGIAN KETENAGAAN KEPERAWATAN

A.   PRINSIP PERENCANAAN.

ü  Prinsip-prinsip perencanaan menurut Prinsip-prinsip Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD (2007) sebagai berikut:

a.       Prinsip-prinsip perencanaan teknokratis:

·         Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas

·         Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi, kepentingan, dan dampak isu terhadap kesejahteraan masyarakat;

·         Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, result oriented, time bound);

·         Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan;

·          Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi;

·         Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana;

·         Ada prioritas program;

·         Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program;

·         Ada pagu indikatif program;

·         Ada kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran, dan hasil, serta waktu penyelesaian termasuk tinjau ulang kemanjuan pencapaian sasaran;

·         Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi;

·         Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan;

·         Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan;

·         Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan.

b.      Prinsip-prinsip perencanaan partisipatif:

·         Ada identifikasi stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam proses perumusan visi, misi, dan agenda SKPD serta dalam proses pengambilan keputusan penyusunan renstra SKPD;

·         Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholders dalam pengambilan keputusan;

·         Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;

·         Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;

·         Ada sense of ownership masyarakat terhadap renstra SKPD

·         Ada pelibatan media;

·         Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan, dan prioritas program.

c.       Prinsip-prinsip perencanaan top down:

·         Ada sinergi dengan RPJM Nasional dan Renstra Kementerian/Lembaga;

·         Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD;

·         Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD;

·         Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global Millenium Development Goals; Sustainable Development, pemenuhan HAM, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dan sebagainya.

d.      Prinsip-prinsip perencanaan bottom up :

·         Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;

·         Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah;

·         Mempertimbangkan hasil Forum Multi Stakeholders SKPD;

·         Memperhatikan hasil Proses Penyusunan Renstra SKPD.

Sedangkan menurut Sumarsono (2010) prinsip perencanaan teknokrat dan partisipatif, dijelaskan sebagai berikut: pertama, prinsip perencanaan teknokrat yaitu dilakukan secara sepihak oleh para teknokrat yang duduk di struktur pemerintah, tidak melibatkan warga masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan biasanya justru tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, karena seringkali jauh dari harapan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dibiarkan menjadi penonton saja. Kedua, prinsip perencanaan partisipatif yaitu masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam arti memberikan peluang masyarakat untuk menggunakan hak-hak politiknya untuk memberikan masukan dan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Ø  PRINSIP PERENCANAAN KEPERAWATAN

Pada tahap ini, dilakukan pelaksanaan dari perencanaan keperawatan yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan klien secara optimal. Pelaksanaan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan.

JENIS TINDAKAN

1. Secara mandiri (independen) : adalah tindakan yang diprakarsai sendiri oleh perawat untuk membantu klien dalam mengatasi masalahnya atau menanggapi reaksi karena adanya stressor (penyait), misalnya :
1. Membantu klien dalam melakuan kegiatan sehari-hari
2. Memberikan perawatan kulit untuk mencegah dekubitus
3. Memberikan dorongan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya secara wajar
4. Menciptakan lingungan terapeutik
2. Saling ketergantungan (interdependent/kolaborasi) : adalah tindakan keperawatan atas dasar kerjasama sesama tim perawatan atau dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter, fisioterapi, analis kesehatan dan sebagainya, misalnya dalam hal :
1. Pemberian obat-obatan sesuai dengan instruksi dokter
2. Pemberian infus
3. Rujukan/ketergantungan (dependen) : adalah tindakan keperawatan atas dasar rujukan dari profesi lain, diantaranya dokter, psikolog, psikiater, ahli gizi, fisioterapi, dan sebagainya, misalnya :
1. Pemberian makan pada klien sesuai dengan diit yang telah dibuat oleh ahli gizi
2. Latihan fisik – ahli fisioterapi

 FOKUS INTERVENSI KEPERAWATAN

1. Mempertahankan daya tahan tubuh
2. Mencegah komplikasi
3. Menemukan perubahan sistem tubuh
4. Memantapkan hubungan klien dengan lingungan
5. Implementasi pesan dokter
6. Mengupayakan rasa aman, nyaman dan keselamatan klien.

PRINSIP-PRINSIP INTERVENSI KEPERAWATAN

1. Berdasarkan kepada respon klien
2. Berdasarkan penggunaan sumber yang tersedia
3. Meningkatkan kemampuan merawat diri sendiri dan self reliance
4. Sesuai dengan standart praktik keperawatan
5. Memiliki dasar hukum
6. Sesuai dengan tanggung jawab praktek keperawatan
7. Kerjasama dengan profesi lain
8. Penekanan pada aspek pencegahan dan peningkatan kesehatan
9. Menerapkan metode keperawatan yang paling efektif
10. Mempertimbangkan kebutuhan kesehatan yang esensial
11. Memperhatikan faktor perubahan lingkungan
12. Meningkatkan peran serta klien dalam asuhan keperawatan klien.

B.   PERENCANAAN TENAGA KEPERAWATAN

         Perencanaan tenaga keperawatan merupakan salah satu fungsi utama seorang pemimpin organisasi termasuk organisasi keperawatan. Keberhasilan suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Hal ini berhubungan erat dengan bagaimana seorang pimpinan mengelola ketenagaan di Unit kerjanya.

Langkah perencanaan tenaga keperawatan yaitu :

a.    Mengidentifikasi bentuk dan beban pelayanan keperawatan yang akan diberikan.

b.    Menentukan kategori perawat yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan keperawatan.

c.    Menentukan jumlah masing-masing kategori perawat yang dibutuhkan.

d.    Menerima dan menyaring untuk mengisi posisi yang ada.

e.    Melakukan seleksi calon-calon yang ada.

f.     Menentukan tenaga perawat sesuai dengan unit atau shift.

g.    Memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelayanan keperawatan.

         

Penentuan tenaga keperawatan dipengaruhi oleh keinginan untuk menggunakan tenga keperawatan yang sesuai. Untuk lebih akuratnya dalam perencanaan tenaga keperawatan, maka pimpinan keperawatan harus mempunyai keyakinan tertentu dalam organisasinya seperti:

o   Rasio antara perawat dan klien didalam ruangan perawatan intensif ad
aalah 1:1 atau 1:2.Perbandingan perawat ahli dan terampil diruang medical bedah,kebidanan,anak dan psikiatri adalah 2:1 atau 3:1.

C.    PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

         Penetapan jumlah tenaga keperawatan harus disesuaikan dengan kategori yang akan dibutuhkan untuk asuhan keperawatan klien disetiap unit.beberapa pendekatan dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah staf yang dibutuhkan berdasarkan kategori klien yang dirawat,rasio perwat dan klien untuk memenuhi standar praktek keperawatan.

         Cara menentukan jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk setiap unit sebagai berikut:

ü  Rasio perawat – klien disesuaikan dengan standar perkiraan jumlah klien sesuai data.

ü  Pendekatan system ketenagaan dapat menentukan jumlah optimal yang sesuai dengan kategori perawat untuk setaiap unit serta mempertimbangkan komponen input-proses-output-umpan balik.

                                                                                                                                                                          

Kebutuhan tenaga dapat ditinjau berdasarkan waktu perawatan langsung, waktu perawatan tidak langsung, dan waktu pendidikan kesehatan.

         Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban kerja perawat,yaitu:

·         Jumlah klien yang dirawat setiap hari/bulan/tahun di unit tersebut.

·         Kondisi atau tingkat ketergantungan.

·         Rata-rata hari perawatan.

·         Pengukuran keperawatan langsung, perawatan tidak langsung, dan pendidikan kesehatan.

·         Frekuensi tindakan perawatan yang dibutuhksn klien.

·         Rata-rata waktu perawatan langsung,tidak lansung, dan pendidikan kesehatan.

         Dengan mengelompokkan klien menurut jumlah dan kompleksitas pelayanan keperawatan yang dibutuhkan klien,pimpinan keperawatan dapat memperhitungkan jumlah tenaga keperawatn yang dibutuhkan untuk masing-masing unit.

D.     PEMBAGIAN TENAGA KEPERAWATAN DAN PENYUSUNAN JADWAL

         Penyusunan jadwal dinas merupakan tanggung jawab kepala ruangan atau pengawas, teatapi lebih diutamakan kepala ruangan karena lebih mengetahui tingkat kesibukan ruangan dan karakteristik sifatnya. hal ini akan memudahkan dalam menerapkan orang yang tepat untuk setiap periode jaga atau shift.

         Prinsip penyusunan jadwal hendaknya memenuhi beberapa prinsip,diantaranya harus ada kesinambungan antara kebutuhan unit kerja dan kebutuhan staf.prinsip berikutnya,setaiap staf harus terlibat dalam siklus atau rotasi pagi-sore-malam:metode yang dipakai harus sesuai dengan kuantitas staf dalam suatu unit kerja.siklus yang digunakan mengikuti metode penugasan yang dipakai. Dan setiap staf harus dapat mencatat hasil dinas,libur dan shift.

E.   MODIFIKASI KERJA MINGGUAN

        Pendekatan tersebut dilihat dari karakteristik tugas dan karakteristik staf yang ada dalam tim. Modifikasi tugas mingguan meliputi;

1.    Total jam kerja per minggu adalah 40 jam dengan 10 jam per hari dan 4 hari kerja per 24 jam, dimana jam-jam dapat dipergunakan untuk ronde keperawatan, penyelesaian rencana keperawatan atau kegiatan lainnya. Kelemahan cara ini adalah memerlukan staf yang banyak.

2.    Perincian 12 jam dalam satu shift, yaitu 3 hari kerja, 4 hari libur, dan 4 hari kerja. System ini sama dengan sistem pertama yang membutuhkan tenaga yang banyak.

3.    Perician 70 jam dalam 2 minggu, adalah 10 jam per hari (7 hari kerja dan 7 hari libur).

4.    Sistem 8 jam per hari dengan 5 hari kerja per minggu. Sistem ini lebih banyak disukai karena mengurangi kelelahan staf dan produktivitas staf tetap dapat dipertahankan.

BAB II

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

            Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran dan penetuan hal-hal yang dilaksanakan dimasa yang akan datang. Perencanaan juga termasuk penggunaan sumber-sumber dan kebijakan yang dirumuskan dalam rencana yang mencakup p[engaturan tenaga sehingga pengelolaan harus betul-betul akurat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Arwani dan heru Suprianto, 2005. Manajemen Keperawatan. Pengelolaan  Tenaga Keperawatan. Jakarta: EGC Kedokteran.

Http:// www.google.com/